nusakini.com--Setelah selesai Amnesti Pajak, pemerintah akan menggunakan semua data yang ada untuk melacak Wajib Pajak yang belum taat membayar pajak. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Kapolri, Panglima TNI serta Jaksa Agung telah menyatakan dukungannya dalam pelaksanaan pelacakan potensi pajak. 

• Ini Cara Kreatif Indonesia Mendanai SDGs
• Sri Mulyani Minta Pelaku Usaha Tidak Khawatirkan Naiknya Suhu Politik
• Menkeu: Perekonomian Indonesia 2019 Optimis Namun Harus Tetap Waspada
• Kunjungi Sangihe, Menkeu dan Menkominfo Uji Coba Jaringan Palapa Ring Tengah
• Pemerintah Optimis Namun Tetap Waspada Jalani Ekonomi 2019

“Sekarang kami akan membedah berdasarkan sektor usaha, pelaku, size dan kita akan menggunakan semua data yang ada termasuk bea cukai, di perpajakan, di perindustrian, sampai ke daerah untuk kita melacak. Jadi mohon dimaklumi bahwa kami akan melakukan pelaksanaan UU pajak secara konsisten,” tegas Menkeu saat acara Farewell Tax Amnesty di JIEXPO Kemayoran, Selasa (28/2) 

Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan bahwa pada 2018, Auotomatic Exchange of Information akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, tidak akan ada lagi tempat menyembunyikan harta dari pajak di seluruh negara di dunia. Pemerintah tengah merumuskan peraturan untuk mendukung keterbukaan informasi perpajak ini. 

“Kita ingin dipercaya, kita membangun trust itu di dunia internasional. Sekali lagi jadi di Juni 2018 karena sudah Auotomatic Exchange of Information, siapapun tidak bisa lagi menyembunyikan hartanya, tidak bisa lagi menghindari pajak, di dunia manapun karena nanti sudah buka-bukaan semuanya,” pungkas Presiden. (p/ab)